Jakarta, Properti Indonesia - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mataram dan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dinas Cipta Karya, Kementerian PUPR. Kerja sama ini dalam rangka merealisasikan pembangunan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Rabu (12/7).
Sebanyak 22 unit rumah kumuh dibenahi menjadi layak huni oleh SMF melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah. Melaui program tersebut, SMF menyalurkan bantuan dana hibah sebesar Rp1,5 miliar dengan menggunakan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tunas Baru, Mataram.
Mataram menjadi kota ke 16 yang diresmikan dari 21 lokasi yang direalisasikan SMF. Pemilihan kota Mataram juga merupakan bagian dari keberpihakan Pemerintah dan SMF dalam upaya mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di sektor perumahan, pada wilayah tengah Indonesia. Mataram juga merupakan kawasan yang tengah dicanangkan oleh Pemerintah untuk menjadi kawasan kota metropolitan berbasis wisata dan budaya.
Wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan memiliki total luas 14,37 hektar dari luas kelurahan seluas 57,520 Ha yang berdiri berbatasan dengan Kelurahan Pejarakan, Kali Jangkuk dan Jalan Udayana Mataram.
“Sumber dana SMF berasal dari APBN dan pasar modal, dan Program Kotaku ini merupakan program jangka panjang yang kami lakukan dari Sabang sampai Merauke, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkannya bantuan ini dengan sebaik-baiknya dengan terus menjaga dan merawat rumahnya agar dapat memberikan manfaat jangka panjang baik dari sosial maupun ekonomi,” ujar Direktur Keuangan dan Operasional SMF, Bonai Subiakto dalam siaran pers, Kamis (13/7).
Sebagai informasi, Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh sudah dijalankan SMF sejak tahun 2018. Hingga saat ini SMF telah merealisasikan program ini mencapai 398 rumah dengan serapan anggaran Rp28,75 miliar di 21 kota Indonesia. Diantaranya meliputi Yogyakarta, Semarang, Tangerang, Pekalongan, Pontianak, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Tanjung Pinang, Makassar, Manado, Solo, Atambua Belu, Medan, Cirebon, Mataram, Pandeglang, Gorontalo, Kupang, Ternate, dan Prabumulih.
