Jakarta, Properti Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penataan kawasan kumuh secara bertahap dan berkelanjutan di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, melalui pendekatan kolaboratif berbasis gotong royong tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Upaya penataan kawasan tersebut saat ini telah dimulai dengan renovasi dua unit rumah warga.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan, progres renovasi telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada pertengahan Januari 2026. “Saat ini sudah ada dua rumah yang direnovasi secara gotong royong. Progresnya sekitar 70 persen dan kami targetkan selesai pertengahan Januari 2026,” kata Maruarar saat meninjau lokasi, Rabu (31/12/2025) sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian PKP.
Menurut Maruarar, pendekatan gotong royong lintas pihak menjadi kunci percepatan penataan kawasan, khususnya di wilayah padat perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang dan kompleksitas sosial. Pemerintah, kata dia, berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan berbagai elemen untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan.
Ke depan, Kementerian PKP merencanakan renovasi sekitar 50 rumah sekaligus melakukan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Menteng tanpa mengandalkan APBN. Penataan tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik bangunan rumah, tetapi juga pada pengaturan lingkungan permukiman agar lebih tertata, sehat, dan layak huni.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang akan memberikan dukungan berupa penyusunan desain rumah dan kawasan secara profesional tanpa biaya. Keterlibatan IAI diharapkan dapat memastikan penataan kawasan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. “Kami ingin penataan kawasan ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga lingkungan. Desain rumah dan kawasan akan dibantu oleh IAI secara gratis agar hasilnya lebih rapi dan fungsional,” ujar Maruarar.
Selain renovasi rumah, pemerintah juga tengah menyiapkan rencana penataan kawasan Menteng menjadi kawasan tematik pada 2026, salah satunya dengan konsep kampung kuliner. Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi warga setempat.
Meski demikian, Maruarar menegaskan bahwa seluruh rencana penataan kawasan akan diawali dengan dialog bersama masyarakat. Pemerintah akan memastikan setiap program mendapat persetujuan dan dukungan warga agar implementasinya berjalan efektif. “Semua program harus melalui dialog dengan warga. Apakah mereka setuju atau tidak. Kebijakan publik harus melibatkan masyarakat agar berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai dukungan tambahan, pada 2026 Kementerian PKP juga mengalokasikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.000 unit untuk Provinsi DKI Jakarta. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas huniannya.
