Jakarta, Properti Indonesia - Penyaluran dana FLPP tahun 2025 ditutup dilevel tertinggi sepanjang sejarah diangka 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun dari 40 Bank penyalur dari 22 Asosiasi Perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.
Penerima manfaat dana FLPP tersebut meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah (73,63%), wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah (14,06%), PNS sebanyak 20.814 unit rumah (7,46%), TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94%), lainnya 8.083 unit rumah (2,90%) serta 33 unit lainnya dari segmen lainnya (0,01%).
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3%, wiraswasta mencapai peningkatan hingga 58,7%, PNS jauh lebih tinggi pertumbuhannya hingga 145,7%, TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9%.
Sementara itu BTN masih mendominasi penyaluran dana FLPP hingga 132.744 unit rumah (47,60%) dari total penyaluran dana FLPP diikuti oleh BSN (59.463 unit rumah/21,32%), BRI (32.206 unit rumah/11,54%), BNI sebanyak (15.159 unit rumah/5,44%), Mandiri (11.122 unit rumah/3,98%) dan diikuti bank penyalur lainnya.
Sedangkan dari sisi Asosiasi Pengembang Perumahan, REI menempati rangking pertama dengan pembangunan rumah hingga 117.680 unit/42,20% diikuti oleh APERSI (82.514 unit/29,59%), HIMPERRA (37.593 unit/13,48%), APERNAS (9.522 unit/3,41%), ASPRUMNAS (9.207 unit)/3,30% dan diikuti oleh 17 asosiasi perumahan lainnya.
Provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah/22,44%. Diikuti oleh provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah (24.470 unit/8,77%), Sulawesi Selatan (23.255 unit/8,34%), Banten (18.966 unit/6,80%), Jawa Timur (18.361 unit/6,58%.
Kabupaten Bekasi masih meraih peringkat pertama penerima manfaat FLPP di Indonesia sebesar 14.702 unit rumah/19% disusul oleh 9 kabupaten kota lainnya yaitu Kabupaten Bogor (10.195 unit rumah/13%), Kabupaten Tangerang (8.246 unit rumah/11%), Kabupaten Karawang (7.097 nit rumah/9%), Kota Kendari (6.895 unit rumah/9%), Kabupaten Maros (6.233 unit rumah/8%), Kota Palembang (6.198 unit rumah/8%), Kabupaten Deli Serdang (5.992 unit rumah/8%), Kabupaten Kubu Raya (5.246 unit rumah/7%) dan kabupaten Gowa (5.242 unit rumah/7%).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 79,68% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350 ribu unit rumah. “Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit, namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010. Dengan komposisi 99,99% atau 278.865 unit merupakan rumah tapak dan sisanya 0,001% (3 unit) rumah susun,” ujar Komisioner Heru menjelaskan.
Tahun depan lanjut Komisioner Heru, target penyaluran dana FLPP sebanyak 350 ribu unit rumah dengan dana sebesar Rp37,1 triliun, yang terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.
“Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah di tahun depan,” ujar Komisioner menegaskan.
Memaknai tahun 2025, BP Tapera menyusun berbagai strategi guna peningkatan penyaluran dana FLPP tahun mendatang. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan penyaluran dana FLPP untuk non formal sebesar 15%. “Jika tahun 2025 dalam perjanjian dengan bank penyalur hanya mengalokasikan 10% untuk non formal, namun tahun ini meningkat menjadi 15%.
Sehingga diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan semakin memperluas akses bagi ART, Ojol, pedagang sayur dan profesi non formal lainnya dalam memiliki rumah layak huni,” ungkap Komisioner Heru.
Selain itu, BP Tapera juga menyiapkan diversifikasi produk berupa pengembangan skema program FLPP yang terdiri dari Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah. “Saat ini kami sedang menyiapkan aturan main dan peraturannya Badan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujar Komisioner Heru
