Jakarta, Properti Indonesia – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta agar seluruh pejabat negara atau aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak menggelar acara buka puasa bersama selama Ramadan tahun 2023/1444 Hijriah. Hal ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
“Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan,” demikian kutipan surat tersebut.
Adanya larangan ini, dinilai berpengaruh signifikan bagi usaha hotel maupun restoran. Pasalnya, paket buka puasa bersama biasanya menjadi sumber pendapatan bagi hotel ketika keterisian kamar berkurang selama masa Ramadan. Terutama kegiatan ini juga didominasi oleh instansi pemerintahan, termasuk kegiatan rapat sekaligus buka puasa bersama. Akibatnya, beberapa hotel di berbagai daerah menerima banyak pembatalan acara buka puasa bersama.
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat mengatakan, meredanya pandemi yang ditandai dengan pencabutan pembatasan dapat berdampak positif kepada peningkatan tingkat hunian atau okupansi hotel. Terlebih menjelang momentum Lebaran tahun ini, dengan kegiatan MICE yang menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan okupansi hotel.
“Namun, kegiatan MICE umumnya berkurang sehingga harapan pengelola hotel di tengah bulan puasa, tingkat hunian atau okupansi hotel akan tetap baik dari kegiatan buka puasa bersama yang umumnya permintaan kegiatan ini didominasi dari unsur Pemerintahan,” ujar Syarifah kepada Properti Indonesia, Senin (27/3).
Meski begitu, berbagai pihak usaha hotel dan restoran tetap menawarkan paket-paket untuk berbuka puasa. Kegiatan buka puasa bersama di hotel dan restoran ini juga diharapkan dapat menarik untuk tamu dari kalangan masyarakat umum.
Terkait kekhawatiran interaksi masyarakat di tengah kegiatan buka puasa bersama, pengelola hotel diharapkan mampu menyesuaikan dengan anjuran pemerintah, dan tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam berbagai program yang ditawarkan, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi berbagai pihak.
Baca Artikel Menarik Lainnya di Google News
