Jakarta, Properti Indonesia - Sepanjang tahun 2021 masih terdapat beberapa permasalahan terkait penyaluran pembiayaan KPR Subsidi di Indonesia. Beberapa masalah tersebut diantaranya, belum tergarapnya konsumen dari sektor informal secara maksimal, ketepatan sasaran, kualitas dan keterhunian rumah serta Perda dan sistem penerbitan PBG yang tidak seragam. Demikian disampaikan Mochamad Yut Penta, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dalam paparannya terkait Evaluasi Penyaluran KPR Subsidi pada acara diskusi bertema “Peluang dan Tantangan sektor Perumahan tahun 2022” yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Jumat (14/1).
Dirinya mengatakan, sepanjang tahun 2021 lalu, realisasi sektor informal yang mampu tergarap oleh BTN adalah sebesar 12% dari total penyaluran KPR Subsidi. "Karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk mendorong penyerapan realisasi sektor informal tersebut karena masih besarnya potensi yang dapat digarap," ungkapnya.
.jpeg)
Diskusi bertema “Peluang dan Tantangan sektor Perumahan tahun 2022” yang digelar Forwapera di Jakarta, Jumat (14/1) | Foto: Rizki
Sementara terkait dengan proyeksi pembiayaan perumahan di tahun 2022, dirinya menuturkan jika pertumbuhan pembiayaan perumahan akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, antara lain pengendalian covid—sehingga tidak terjadi gelombang kasus baru—serta kebijakan pemerintah.
“Setiap terjadinya gelombang penambahan kasus baru, maka ekonomi akan melambat dan berdampak pada turunnya berbagai sektor, termasuk perumahan,” terang Penta.
Dia juga menyoroti program stimulus PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang ditengarai memicu tumbuhnya KPR secara nasional sepanjang pandemi. Perpanjangan program ini diyakini akan mampu mendorong tumbuhnya industri perumahan di 2022.
Sementara itu, Heliantopo, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) prosentase KPR di Indonesia masih kecil di bawah 10%, padahal pertumbuhan perumahan tidak ada matinya. Karena itu SMF tetap aktif melakukan pembiayaan jangka panjang kepada Lembaga penyalur baik konvensional maupun syariah.
"Strategi ke depan SMF adalah melakukan kerjasama pembiayaan perumahan untuk pekerja di sektor informal (KreditMikro) dan inisiasi programbaru untuk mendukung keterjangkauan pemilikan rumah bagi MBR," tuturnya.
Persoalan PBG
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP REI, Danny Wahid mengatakan bahwa kebangkitan industri properti sangat
penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor properti berkontribusi sebesar 13,6% terhadap PDB nasional dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 8,5 juta pekerja atau 6,95% dari total tenaga kerja nasional tahun 2020.
Meski berkontribusi cukup signifikan, namun masih sangat banyak hambatan di lapangan. Salah satunya, kata Danny, menyangkut adanya kendala terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Mayoritas daerah belum menetapkan Perda Retribusi PBG. Kalau pemerintah tidak memastikan Perda PBG ini selesai di bulan Januari, maka akan berdampak pada produksi rumah dan serapan insentif PPN DTP," tegas dia.
Danny juga mengusulkan agar segera dapat dilakukan relaksasi Sikumbang terhadap syarat PBG termasuk penetapan kenaikan harga rumah subsidi dan rusun untuk tahun 2022.
Selain itu, REI meminta adanya perhatian pada fasilitas pembiayaan untuk non fixed income (sektor informal) dengan memperbanyak kuota BP2BT yang dikhususkan untuk nasabah non fixed income. “Sektor informal perlu mendapat perhatian lebih karena jumlahnya semakin banyak terutama selama masa pandemi,” tutur Danny.
.jpg)