Jakarta, Properti Indonesia - Kekurangan pasokan perumahan atau backlog perumahan sejak bertahun tahun silam selalu saja menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, tak terkecuali di era Pemerintahan Jokowi. Dalam tiga tahun terakhir, atau di tahun 2021 dimana pandemi Covid-19 meluas, misalnya. Terdapat 12,7 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Hal tersebut berdasarkan data dari Susenas BPS tahun 2021.
Hal serupa juga diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mencatat backlog perumahan di Indonesia saat ini masih sekitar 12,75 juta unit. Bahkan, menurutnya jumlah backlog dapat terus meningkat setiap tahunnya, mengingat ada tambahan 600 ribu hingga 800 ribu keluarga baru yang membutuhkan rumah.
Pemerintah sendiri melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan Program Sejuta Rumah (PSR) sebagai upaya untuk mengurangi backlog perumahan. PSR ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 lalu atau setahun paska dilantik sebagai presiden RI periode 2014-2019.
Lima tahun berlalu atau pada tahun 2020, rincian realisasi PSR tercatat sebesar 965.217 unit yang terdiri dari 772.324 unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 192.893 unit untuk non MBR. Jumlah PSR di tahun 2020 ini belum mencapai target maksimal yaitu 1 juta unit per tahun.
Pada tahun 2021 angka yang didapat telah mencapai 1.105.707 juta unit, yang terdiri atas 826.500 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 279.207 unit rumah non MBR. Serta di tahun 2022 tercatat rumah yang dibangun mencapai 1.117.491 unit, yang terdiri dari 835.597 unit rumah MBR dan 281.894 unit rumah non MBR.
Di tahun 2023 ini pemerintah menargetkan bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR naik menjadi 230.000 unit atau Rp30,38 triliun. Target penyaluran bantuan atau subsidi melalui FLPP sejumlah Rp25,18 triliun untuk 220.000 unit rumah.
Strategi mengatasi backlog harus dilakukan dengan terobosan baru, mengingat program berjalan dirasa belum terlihat maksimal. Karena itu bukan tidak mungkin jika pada tahun 2045 atau saat 100 tahun Indonesia merdeka, jumlah backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah.
Mengutip pernyataan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo dalam media gathering di Bandung, Kamis (24/11/2022) lalu, bahwa program satu juta rumah tidak relevan lagi sehingga perlu target yang lebih besar seperti program 10 juta rumah. Sehingga pada tahun 2045 backlog perumahan sudah bisa teratasi. Semoga!
