Jakarta, Properti Indonesia - Penerapan prinsip pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan seluruh elemen lingkungan merupakan salah satu langkah untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur maupun konstruksi.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki beberapa kebijakan terkait dengan konstruksi berkelanjutan.
Poltak Sibuea, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama Kementerian PUPR mengatakan bahwa terdapat beberapa urgensi penerapan konstruksi berkelanjutan. Adapun contoh-contoh implementasi dari konstruksi yang telah dilaksanakan di kementerian PUPR, salah satunya adah berupaya meminimalisir dampak negatif dari pembangunan infrastruktur itu sendiri.
"Sebagaimana kita sudah melihat perkembangan selama ini, begitu ada pembangunan kok rasanya pembangunan itu mengganggu sekali. Menimbulkan kebisingan, menimbulkan pencemaran udara, kemudian juga air di sekitar pembangunan jadi tercemar. Dengan adanya konsep untuk pembangunan atau konstruksi berkelanjutan, maka ini harus dicegah dan ditiadakan dampak-dampak negatif ini," ujar Poltak dalam seminar Building a Greener Tommorow: Advancing Sustainable Construction and Infrastructure dalam gelaran Indonesia Energy & Engineering Series 2023, Rabu (13/9).
Menurutnya, dampak infrastruktur terhadap lingkungan hidup akan menimbulkan limbah sampah 50 persen, kemudian penggunaan energi 40 persen, polusi udara dan air 40 persen, dan emisi gas rumah kaca 25 persen.
Kemudian dari daya dukung lingkungan, energi hasil dari pengolahan domestik hanya mampu menyuplai hanya sekitar 80 persen, kebutuhan konsumsi energi nasional di tahun 2024 dan kemungkinan akan turun hingga 28 persen di tahun 2045. Sebanyak 66 persen sumber utama energi berasal dari material hidrokarbon yang beremisi tinggi seperti batu bara, minyak bumi dan sebagainya.
"Ini menjadi tantangan buat kita bagaimana supaya jangan sampai kita bertahan dengan adanya emisi-emisi yang besar ini. Kemudian luas hutan primer yang terus berkurang setiap tahunnya dan diprediksi akan tersisa hanya 17,6 persen di tahun 2025," imbuh Poltak.
Tantangan terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan dampak negatif. Dari segi lingkungan, peningkatan gas rumah kaca, degradasi tanah dan air itu sudah sangat nyata dan ini menjadi perhatian besar bagi semua. Kemudian dari sisi sosial, seperti penggusuran pembebasan lahan.
"Hal tersebut menjadi masalah sosial yang harus menjadi perhatian bagaimana supaya pembangunan yang infrastruktur maupun konstruksi mengurangi sedikit mungkin resistensi dampak yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat sekitar pembangunan," jelasnya.
Lanjutnya, penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan ini adalah merencanakan, membangun, dan mengoperasikan. Apabila pembangunan sebuah bangunan ditunda atau tidak digunakan lagi maka harus dibongkar dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan berkelanjutan siklus hidup dari infrastruktur tersebut.
Implementasi penerapan prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan.
"Kita juga harus bisa bagaimana mengimplementasikan konstruksi berkelanjutan itu untuk bisa mencapai net zero. Melalui pengurangan kadar emisi karbon hingga 3,7 ton dalam lima tahun ke depan. Jadi kita ikut berkontribusi di sini supaya udara menjadi dalam keadaan bersih dan sehat," tutur Poltak.
Poltak juga menyebutkan bahwa banyak bangunan-bangunan saat ini menggunakan material semen, baik semen dengan ramah lingkungan maupun tidak. Kementerian PUPR mendorong agar bangunan-bangunan ke depannya menggunakan hahan-bahan yang lebih ramah lingkungan.
Dilansir dari laman Kementerian PUPR, terdapat Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Semen Non-Ordinary Portland Cement (Non OPC) pada pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Pada instruksi menteri tersebut diamanatkan, bahwa untuk mewujudkan pembangunan konstruksi yang berkelanjutan, diperlukan optimalisasi penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pekerjaan konstruksi, namun tetap memenuhi persyaratan spesifikasi material untuk tiap-tiap jenis pekerjaan konstruksi.
Terdapat beberapa contoh pembangunan infrastruktur dan konstruksi berkelanjutan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah jalan tol Bali - Mandara sepanjang 12,7 km yang pembangunannya dilakukan secara design and built, effective and efficient, perencanaan gerbang tol dan lampu jalan dengan mempertahankan estetika dengan ornamen khas Bali, green environment dengan penanaman mangrove,
Jalan tol ini menjadi jalan tol atas laut pertama di Indonesia, dan satu-satunya jalan tol yang memberikan izin ruang untuk sepeda motor. Kemudian dalam pembangunannya menggunakan teknologi aspal karet untuk memanfaatkan produk karet mentah dari para petani karet.
Di sektor perumahan, Kementerian PUPR telah memiliki banyak rumah modular dengan komponen yang bisa dirakit atau Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA) yang dipakai untuk membangun rumah-rumah terdampak bencana seperti gempa bumi, sehingga konstruksi desain rumah ini kuat dan tahan gempa.
Untuk gedung utama Kementerian PUPR juga sudah dinilai sebagai gedung dengan konsep green building. Pembangunan gedung utama Kementerian PUPR ini dilengkapi dengan ruang terbuka hijau yang lebih luas. Desain keseluruhan gedung mempertimbangkan pencahayaan alami dan buatan dengan menggunakan sensor cahaya dan gerak. Adapun gedung ini masuk dalam jajaran gedung paling 'hijau' se-ASEAN melalui Penghargaan ASEAN Energy Awards 2023 dalam Kategori Green Building Awards sub-kategori Large Building.
Kemudian revitalisasi Masjid Istiqlal, dengan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau. Menerapkan fitur penghematan desian pasif hemat energi melalui pemugaran eksterior dan interior bangunan, lampu hemat energi berbasis LED, dan mempertahankan cagar budaya serta ciri khas arsitektur yang tidak berubah.
Kementerian PUPR juga melakukan pelestarian cagar budaya di daerah adat, serta melindungi habitat seperti di jalan tol yang ada di Riau yang menjadi perlintasan gajah. Terdapat terowongan yang disiapkan untuk lintasan gajah agar tidak terjadi kecelakaan pada jalan tol.
"Itulah keberpihakan kita terhdap kearifan lokal dan juga perlindungan terhadap habitat di sekitar," tutup Poltak.
