Jakarta, Properti Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu telah mengimplementasikan berbagai program, termasuk salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau.
"Insentif lainnya yang diberikan adalah berupa tax holidays dan tax allowances. Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk menerapkan perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Sri Mulyani dalam acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region, Selasa (22/8).
Sri Mulyani juga menjelaskan, perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all sehingga perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah.
"Untuk menuju ke perumahan ya efisien secara energi, kita perlu bekerja bersama untuk meningkatkan inovasi dalam pembangunan dan konstruksi gedung dan perumahan demi mencapai efisiensi energi, membatasi konsumsi energi namun tetap memperhatikan kebutuhan untuk cooling dan ventilasi. Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,” jelas Sri Mulyani.
Herry Trisaputra Zuna selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, menambahkan, gagasan inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) ini bertujuan untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada Tahun 2030 dan terwujudnya 100 persen rumah bebas emisi karbon di Tahun 2050. Untuk itu, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable financing), diantaranya melalui pengembangan blended finance IGAHP yang rencananya akan ditugaskan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.
Pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global. Kerentanan negara-negara ASEAN terhadap perubahan iklim cukup tinggi, dan hal tersebut dapat berdampak panjang dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan ASEAN.
“Pembiayaan perumahan hijau akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memperhatikan standar-standar efisiensi energi. Hal ini masih baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari sahabat kita Eropa dan Jepang, karena mereka telah mengimplementasikan hal ini lebih dulu,” imbuh Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT SMF.
Pemerintah Ajak Stakeholder Perumahan Pacu Akselerasi Pembiayaan Perumahan Hijau
