Jakarta, Properti Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyetujui anggaran Rp229,06 miliar untuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Biaya pada tahun 2024 ini meningkat 8,7 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2023.
"Untuk rencana kerja anggaran tahun 2024 BP Tapera sebesar Rp229,06 miliar, dengan kenaikan 8,7 persen dari RKAT 2023 secara prinsip telah kami setujui," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (13/3).
Anggaran tersebut menjadi modal awal bagi para komisioner baru BP Tapera agar bisa bekerja menyempurnakan hal-hal yang masih kurang, serta meningkatkan kinerja baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal.
“Saya harap ini menjadi modal awal bagi para komisioner dan deputi komisioner agar bisa bekerja menyempurnakan hal-hal yang masih kurang dan terus meningkatkan kinerja, baik dari sisi internal organisasi maupun dari umpamanya dari bekerja yang menyangkut kebutuhan dan menjawab harapan masyarakat. Mulai dari pengerahan, pemupukan, pemanfaatan, dan juga dari sisi tata kelola saya harap semuanya terus diperkuat,” jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, BP Tapera dalam rencana kerja tahun anggaran 2024 akan mengeluarkan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp13,73 triliun yang diproyeksi hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit. Namun sesuai dengan arahan target tahun ini berpotensi menuju 220.000 unit.
Sebagai informasi, kinerja Tapera untuk tahun 2023 yaitu realisasi FLPP sebanyak 229.000 unit rumah dan realisasi Tapera sebanyak 7.020 unit rumah. Target segmen BP Tapera sampai saat ini masih ada 2 macam yaitu Pembiayaan Tapera dan Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
