Jakarta, Properti Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat jumlah kekurangan hunian atau backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta unit rumah. Jumlah tersebut berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2020.
“Berdasarkan data tahun 2020, angka backlog kepemilikan rumah mencapai 12,75 juta. Ini belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700-800 ribu per tahun,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, dilansir dari laman pu.go.id, Senin (7/2).
Kementerian PUPR telah menargetkan program perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70 persen pada 2024.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak melalui program pembangunan rumah bersubsidi. Dengan peran aktif asosiasi pengembang, swasta, perbankan dan masyarakat terus didorong mengingat sektor perumahan menjadi salah satu lokomotif dalam menopang pemulihan ekonomi nasional (PEN) dampak pandemi Covid-19.
“Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua skateholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia,” jelas Iwan.
