Jakarta, Properti Indonesia – Upaya dunia usaha untuk mewujudkan Net Zero Carbon (NZC) mendorong strategi dekarbonisasi portofolio yang masif di kalangan pemilik (konsumen) bangunan di Asia Pasifik. Alhasil, hal ini turut berdampak dengan terjadinya kesenjangan antara pasokan dan permintaan untuk bangunan berkelanjutan di kawasan tersebut.
Kesenjangan ini juga mendorong terjadinya persaingan ketat di antara penghuni yang mencari ruang kantor rendah karbon dalam beberapa tahun ke depan atau hingga 2030 mendatang.
Menurut konsultan real estat global JLL (NYSE: JLL), sebanyak 87% dari pengguna bangunan yang disurvei di Asia Pasifik menginginkan portofolio yang 100% bersertifikasi hijau pada tahun 2030 atau naik sebesar 4% dari kondisi saat ini. Sentimen tersebut terjadi pada sejumlah negara, seperti India, Malaysia, dan Thailand, dimana lebih dari 95% penghuni menargetkan portofolio yang sepenuhnya bersertifikasi hijau.
Masalahnya adalah menurut analisis JLL untuk kawasan Asia Pasifik hanya terdapat 2 square feet ruang rendah karbon yang sedang dikembangkan untuk setiap 5 square feet yang dibutuhkan pada tahun ini hingga 2028.
Riset baru ini didasarkan pada Sustainability Offices City Index yang dirilis JLL pada Oktober 2023 yang mengevaluasi 20 kota di Asia Pasifik berdasarkan empat kreteria, yaitu saham hijau, risiko fisik bangunan, daya saing kota, dan tingkat keproaktifan pemerintah kota terhadap target NZC.
"Sekarang, menyewa perkantoran di bangunan bersertifikat hijau bukan lagi sebuah hal yang berbeda, tetapi merupakan kriteria minimum bagi sebagian besar penyewa di Asia Pasifik. Selain itu, kami melihat semakin banyak perusahaan yang mengadopsi strategi keberlanjutan seperti audit energi, penataan ruangan yang berkelanjutan, dan penyewaan hijau untuk mewujudkan tempat kerja yang berkelanjutan," ujar Kamya Miglani, Head of ESG Research, Asia Pacific, JLL.
"Di masa depan, para penyewa mungkin akan menaikkan standar dan mulai meminta data kinerja bangunan dan keberlanjutan terlebih dulu daripada sertifikasi bangunan hijau untuk memastikan bahwa aset-aset ini sudah sesuai dengan tujuan NZC mereka."
Permintaan bangunan ramah lingkungan di Indonesia
Prisca Winata, Senior Sustainability Manager JLL Indonesia, menuturkan, permintaan akan properti ramah lingkungan di Indonesia terus meningkat. Pada kuartal keempat tahun 2023, misalnya. Sebanyak 54% bangunan grade A di Jakarta sudah bersertifikat hijau.
Para pemilik banyak yang memilih untuk mengubah bangunan lama yang tidak sustainable menjadi prioritas untuk memenuhi permintaan pasar, serta melindungi nilai properti dari penurunan kedepannya.
"Berbagai perusahaan juga telah mengadopsi strategi keberlanjutan dan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan pemantauan data lingkungan. Nantinya, mendapatkan aset yang sustainable akan menjadi sangat kompetitif, dan kerjasama antara pemilik properti dan penghuni sangat penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan," sebut Prisca.
