Semarang, Properti Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) optimistis proses dan syarat administrasi dalam pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan semakin mudah dan cepat. Optimisme itu muncul setelah adanya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berencana mengeluarkan kebijakan baru terkait persyaratan KTP bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen tersebut. ...
Learn More
Jakarta, Properti Indonesia - Program penataan kawasan kumuh vertikal atau revitalisasi rumah susun (rusun) maupun pengembangan hunian subsidi di tengah kota dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga perkotaan. Pengamat Infrastruktur dan Tata Kota, Yayat Supriatna menyebut rusun menghadirkan kualitas bangunan lebih baik, sanitasi optimal, air bersih memadai, dan pencahayaan yang lebih sehat. ...
Learn More
Jakarta, Properti Indonesia – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut positif dua kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong aksesibilitas perumahan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi penambahan kuota rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen hingga akhir 2025. ...
Learn More
Yogyakarta, Properti Indonesia - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menyambut baik langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah mengupayakan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen dengan riwayat kredit non-lancar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). ...
Learn More