Jakarta, Properti Indonesia – Pasar properti di China disebut-sebut mengalami krisis dan diprediksi akan mengakibatkan kerugian besar pada bank-bank China yang menyalurkan kredit properti. Total kerugian bahkan diperkirakan mencapai 2,4 triliun yuan (USD 350 miliar) atau sekitar Rp5.502 triliun.
Dilansir dari Bloomberg, Senin (1/8), potensi kerugian pada bank akan terjadi jika kepercayaan masyarakat terhadap properti terus menurun dan negara tidak berusaha untuk menahan gejolak ini.
Krisis proyek properti di China juga membuat pembangunan properti terhambat dan telah merusak kepercayaan ratusan ribu pembeli rumah, memicu masyarakat berhenti atau mogok pembayaran KPR lebih dari 90 kota serta peringatan risiko sistemik yang lebih luas. Hal ini juga berpotensi merambah ke sistem perbankan nasional saat ini yang asetnya mencapai USD 56 triliun. Dalam skenario terburuk, S&P Global Ratings memperkirakan sekitar USD 356 miliar atau 6,4 persen nilai kredit perumahan berada dalam risiko.
Deutsche Bank AG sebelumnya juga telah memperingatkan, sedikitnya 7 persen dari pinjaman KPR saat ini dalam bahaya. Sejumlah bank yang telah terdaftar telah melaporkan tunggakan pembayaran KPR mencapai 2,1 miliar yuan yang terkena dampak langsung dari aksi boikot yang dilakukan masyarakat.
“Bank terjebak di tengah. Jika mereka tidak membantu pengembang menyelesaikan proyek, mereka akan kehilangan lebih banyak lagi,” ujar Zhiwu Chen, profesor keuangan di University of Hong Kong Business School.
Jika bank melakukannya untuk membantu pengembang, tentu akan membuat pemerintah senang. tetapi mereka menambahkan lebih banyak eksposur mereka ke proyek-proyek properti yang tertunda.
Adapun Beijing saat ini menempatkan stabilitas keuangan dan sosial sebagai prioritas utama. Sudah upaya yang dilakukan sejauh ini termasuk masa tenggang pembayaran KPR dan lembaga pendanaan dana yang didukung bank sentral untuk memberikan dukungan keuangan kepada pengembang properti.
Sementara itu di Shenzhen, pemerintah setempat berencana menggelontorkan dana sekitar 1 triliun yuan untuk program pembangunan besar yang mencakup pembangunan rumah dengan total luas lahan sekitar 30 juta meter persegi pada tahun 2025. Desa-desa di daerah perkotaan dan lokasi pabrik tua menjadi sasaran pembangunan kembali untuk meningkatkan zona industri Shenzhen menjadi 100 kilometer persegi.
Kemudian terdapat fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan layanan umum. Langkah yang dilakukan pemerintah Shenzhen ini terjadi akibat 100 pengembang teratas di China mengalami penurunan penjualan rumah hingga Juli, yang menyebabkan meluasnya krisis boikot KPR di seluruh negeri.
