Jakarta, Properti Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda akan semakin kesulitan untuk membeli rumah. Hal ini dikarenakan kebutuhan papan atau tempat tinggal di Indonesia masih menjadi tantangan yang membutuhkan jawaban dari semua stakeholder. Terlebih, menurutnya persoalan tempat tinggal sangat bergantung pada suplai dan permintaan.
“Pasar hanya bisa tercipta kalau dua sisi ini bertemu, tapi kalau ada constraint, mereka tidak ketemu atau bertemu di level equilibrium yang tidak mencerminkan kebutuhan papan,” ujar Sri Mulyani dalam acara webinar Road to G20 Securitization Summit 2022 Day 1, Rabu (6/7) kemarin.
Dirinya menuturkan, saat ini Indonesia memiliki backlog sebesar 12,75 juta. Artinya, jumlah penduduk yang membutuhkan rumah di Indonesia, terutama dari generasi muda yang akan berumah tangga cukup banyak, namun tidak bisa mendapatkan rumah. Antrean itu tidak sebanding dengan pemenuhan hunian bagi rakyat. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada titik temu antara penawaran dan permintaan.
“Artinya, yang antre membutuhkan rumah apalagi Indonesia yang demografinya masih relatif muda. Generasi muda ini akan berumah tangga, dan membutuhkan rumah namun tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan rumah. Sehingga mereka akhirnya tinggal di rumah mertua atau sewa. Itu pun kalau mertuanya punya rumah juga, kalau tidak punya jadi masalah lebih lagi, atau menggulung per generasi,” jelas Sri.
Akibat dari Inflasi
Selain itu, meningkatnya inflasi juga akan membuat semakin sulit masyarakat untuk membeli rumah. Tingginya inflasi ini akan direspons bank sentral dengan menaikkan suku bunga yang berimplikasi pada kenaikan biaya kredit. Saat ini bank sentral di beberapa negara sudah menaikkan suku bunga acuannya sejalan dengan meningkatnya inflasi, meskipun Bank Indonesia (BI) belum mengambil kebijakan yang sama.
Apabila nantinya BI menaikkan suku bunga acuan tersebut, maka suku bunga kredit turut naik termasuk suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang akan membuat biaya membeli rumah semakin mahal.
“Untuk membeli rumah 15 tahun mencicil di awal yang berat suku bunganya dulu, principalnya di belakang. Itu biasanya karena dengan harga tersebut dan interest rate sekarang harus diwaspadai karena cenderung naik dengan inflasi tinggi,” imbuh Sri Mulyani.
Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin sulit membeli rumah karena semakin lebarnya jarak antara daya beli dan harga rumah. Terlebih lagi, harga tanah yang selalu naik terutama di perkotaan dan bahan-bahan baku perumahan.
Dalam menghadapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan jika pemerintah akan mebantu masyarakat yang berpendapatan rendah agar bisa mendapatkan rumah. Di antaranya melalui Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pengenaan PPN 1 persen final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Kemudian dana sebesar Rp19,1 triliun untuk subsidi perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2022. Meskipun jumlah tersebut masih cukup jauh dibandingkan backlog yang mencapai 12,7 juta unit rumah.
“Keuangan negara telah menyediakan pendanaan subsidi bagi 1,38 juta unit rumah. Dibutuhkan lebih banyak lagi karena backlog masih 12 juta, maka kita sudah mencapai yang signifikan tapi dibandingkan kebutuhan jelas masih belum memadai,” ungkapnya.
Sri juga menuturkan bahwa ada program subsidi selisih bunga (SSB) yaitu bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. “Kita seolah-olah nabung padahal itu nyicil rumah,” katanya.
