Jakarta, Properti Indonesia - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) menerbitkan obligasi berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2023 sejumlah Rp2 triliun, dengan memiliki rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan, seluruh dana atau 650 dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan sebagai upaya mendukung Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
"Dana yang diperoleh dari obligasi ini akan digunakan untuk mendukung program penurunan beban fiskal melalui Program KPR FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar Ananta dikutip dari Seremoni Pencatatan Obligasi SMFP dan Perdana Saham FUTR, chanel YouTube Indonesia Stock Exchange, Senin (27/2).
Selain mendapatkan peringkat idAAA dari Pefindo, penerbitan obligasi SMF juga merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan VI dengan realisasi penerbitan obligasi sebesar Rp9 triliun. Obligasi ini terdiri dari satu seri dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85 persen per tahun dan jangka waktu lima tahun sejak emisi, dengan pembayaran pokok obligasi secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada tanggal pelunasan obligasi.
Bunga akan dibayarkan setiap tiga bulan di mana bunga pertama dibayar pada 22 Mei 2023. Sedangkan untuk tanggal jatuh tempo pada 22 Februari 2028. Sebagai informasi, untuk program KPR FLPP, SMF telah menyalurkan sekitar Rp15,2 triliun dengan sebesar Rp7,8 triliun berasal dari obligasi yang telah tercatat di BEI.
SMF juga telah menerbitkan obligasi sebesar Rp3 triliun melalui penerbitan Obligasi PUB VI Tahap III selama tahun 2022, dengan posisi (outstanding) surat utang SMF mencapai Rp12,80 triliun dan (oustanding) pendanaan jangka panjang dari bank sebesar Rp3,2 triliun hingga akhir 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban juga menyampaikan, sepanjang tahun 2012-2022 Kemenkeu telah menyalurkan dana Rp175,36 triliun dari APBN untuk rumah subsidi. Sehingga kebutuhan KPR FLPP tahun 2022 meningkat menjadi 200 ribu unit atau naik 27 persen dibanding tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, SMF berperan penting untuk meringankan beban fiskal pemerintah dalam membiayain 25 persen porsi dalam program KPR FLPP, sehingga pemerintah memiliki beban menjadi 75 persen dari sebelumnya 90 persen.
