Jakarta, Properti Indonesia – Komisi II DPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan sertifikat tanah elektronik. P...
Learn More
Jakarta, Properti Indonesia – Komisi II DPR RI mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk terus meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan sertifikat tanah elektronik guna menghindari terja...
Learn More