Jakarta, Properti Indonesia – Harapan masyarakat berpenghasilan rendah maupun tanggung untuk memiliki hunian layak kini semakin terbuka lebar. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah resmi meluncurkan kebijakan baru berupa perpanjangan masa tenor cicilan rumah subsidi hingga mencapai 30 tahun. ...
Learn More
Yogyakarta, Properti Indonesia - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menyambut baik langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah mengupayakan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen dengan riwayat kredit non-lancar di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). ...
Learn More
Jakarta, Properti Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait telah melewati 100 hari masa kerja. Namun, sejumlah asosiasi pengembang perumahan merasa belum ada gebrakan signifikan untuk mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sisi lain, para pelaku usaha di industri ini juga mengeluhkan adanya "kegaduhan" dan stigma negatif yang dilontarkan kepada mereka. ...
Learn More
Jakarta, Properti Indonesia - Usulan pembentukan kembali kementerian khusus perumahan kian mengemuka beberapa waktu terakhir. Hal ini seiring dengan berkembangnya wacana jika pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ingin menuntaskan angka kekurangan (backlog) pasokan rumah yang masih cukup tinggi melalui program besar membangun 3 juta rumah per tahun di seluruh Indonesia. ...
Learn More
Jakarta, Properti Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama sejumlah lembaga dalam ekosistem pembiayaan perumahan termasuk Kementerian Keuangan, tengah merumuskan usulan skema pembiayaan baru berupa endowment fund atau dana abadi perumahan (DAP) untuk mengatasi angka backlog rumah yang kini telah mencapai 12,7 juta unit. ...
Learn More