Jakarta, Properti Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sejak tahun 2011 hingga 2022 telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan senilai Rp1.305 triliun untuk 1.997.482 unit rumah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Pemerintah mulai mereformasi pola subsidi penyediaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Program FLPP terus dilanjutkan hingga tahun 2022, secara keseluruhan mulai tahun 2010 hingga 2022 telah disalurkan Rp100,327 triliun untuk 1.169.579 unit rumah,” ujar Herry dalam keteran resminya, dikutip Rabu (28/12).
Selain itu, Kementerian PUPR juga memperkenalkan program-program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan capaian hingga 2022 sebesar Rp1,19 triliun untuk 30.356 unit rumah.
“Kita juga mulai mendorong skema pembiayaan perumahan non konvensional untuk sisi suplai, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sejalan dengan terbitnya Perpres 38 Tahun 2015,” imbuh Herry.
Lanjut Herry, dalam rantai paso penyediaan dan pembiayaan perumahan dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder yang disinergikan dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Ekosistem perumahan diharapkan dapat semakin solid dalam mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan, antara lain dalam perluasan akses MBR kepada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental to Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO).
Kemudian meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan TOD, serta penerapan green financing dalam rangka merespon dampak perubahan iklim dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya green economy.
